Hal-Hal Penting yang Tercantum pada Peraturan MENLHK No. 23/2018

Pada tanggal 23 Juli 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menetapkan Peraturan MENLHK RI Nomor P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang “Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan”. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasayarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan mulai diberlakukan sejak 23 Februari 2012 sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan”. Sejak PP tersebut diberlakukan, bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, pemrakarsa kegiatan juga mendapatkan Izin Lingkungan; sedangkan untuk dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP tersebut, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

 

Berikut hal-hal penting yang tercantum pada Peraturan MENLHK No. 23/2018:

Pasal 4

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

(3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;

3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;

4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;

e. tidak dilaksanakan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau

f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:

1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;

2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;

3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;

4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau

5. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Perubahan nama penganggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.

Pasal 7

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:

a. penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau

b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

(2) Penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau

b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi.

(3) Penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru atau jenis dampak penting hipotetik yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau

b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Pasal 8

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksanaan UKL-UPL baru.

(2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

(3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 9

(1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan tanpa melalui:

a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;

b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL; atau

c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau

b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 10

(3) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
b. addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan
c. addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.

(7) Dokumen UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 14

(3) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. tim teknis Komisi Penilai Amdal dan Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
b. tim teknis Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; atau
c. instansi lingkungan hidup untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.

(4) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:

a. 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
c. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 15

(3) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 17

(1) Pemeriksaan dokumen dan/atau berkas terkait dengan perubahan Izin Lingkungan karena perubahaan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya dilakukan melalui tahapan:

a. penerimaan dan pemeriksaan permohonan perubahan Izin Lingkungan secara administratif; dan
b. pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan.

(3) Jangka waktu pemeriksaan subtansi teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap secara administratif.

(5) Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis.

Pasal 18

(1) Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui tahapan:

a. penerimaan dan pemeriksaan permohonan perubahaan Izin Lingkungan dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara administratif; dan
b. penilaian laporan perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis;

(3) Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dinyatakan lengkap secara administratif.

(5) Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian laporan perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis.

Pasal 20

Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya perubahan Izin Lingkungan, kecuali untuk:
a. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan
b. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

 

Pada bagian penjelasan peraturan menteri ini antara lain disebutkan bahwa:

Dokumen addendum Andal, RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:
a. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak;
b. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan perubahan dampak lingkungan lainnya dan tidak menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
c. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di luar kriteria a dan b;

 

Peraturan MENLHK No. 23 Tahun 2018 ini diperuntukan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang tidak/belum masuk dalam sistem OSS. Sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL yang masuk ke dalam sistem OSS, peraturan perundangan yang diacu untuk perubahan Izin Lingkungan adalah Peraturan MENLHK No. 26 Tahun 2018. Walaupun demikian, pada dasarnya perubahan Izin Lingkungan yang diatur pada Peraturan MENLHK No. 26 Tahun 2018 dan Peraturan MENLHK No. 23 Tahun 2018 adalah sama; kecuali hal-hal yang terkait dengan sistem OSS dan format penyusunan dokumen AMDAL baru (perubahan) yang harus disusun.