Kebakaran Lahan Harusnya Tidak Terjadi Jika Peraturan Ini Diterapkan

Karhutla Indonesia 2019

Setiap tahun bencana kebakaran dan asap hampir selalu terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai 20 September 2019 pukul 09.00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 187, Jambi sebanyak 695, Sumatera Selatan sebanyak 532, Kalimantan Barat sebanyak 1.384, Kalimantan Tengah sebanyak 1.443, dan Kalimantan Selatan sebanyak 169. Total luas lahan terbakar seluruh Indonesia sejak Januari – Agustus mencapai 328.724 ha. Pada tanggal 20 September 2019 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pekanbaru mencapai 515 (Berbahaya), Palangkaraya mencapai 343 (Berbahaya), Pontianak mencapai 425 (Berbahaya), Jambi mencapai 303 (Berbahaya), Palembang mencapai 169 (Tidak Sehat), dan Banjarmasin mencapai 127 (Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif). Bencana asap bahkan sudah mengganggu negara tetangga di Singapura dan Malaysia.

Bencana kebakaran dan asap ini seharusnya tidak terjadi apabila pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilakukan tanpa membakar sesuai dengan aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang “Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar”. Pada peraturan menteri ini antara lain disebutkan:

Pasal 4

(1) Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP (Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan) yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan lahan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.

(2) Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau

b. mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin.

Pasal 10

(1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar.

Pasal 11

(1) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya Brigade dan KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) di Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Pasal 13

(1) Pekebun wajib membentuk KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

(3) Pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan.

(4) Pembentukan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelatihan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a. organisasi;

b. sumber daya manusia; dan

c. operasional pengendalian.

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan, Pekebun, dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 19

Operasional pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit terdiri atas:

a. peringatan dini;

b. deteksi dini;

c. pemadanan kebakaran; dan

d. penanganan pasca kebakaran.

Pasal 31

(1) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan:

a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan

b. sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Pasal 32

(1) Brigade tingkat Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.

(2) Brigade tingkat Daerah provinsi wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada gubernur melalui Dinas provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada bupati/wali kota dan Menteri.

(3) Brigade tingkat Pusat wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 33

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap:

a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan

b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi dan penilaian usaha perkebunan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi kebakaran Lahan Perkebunan.

 

Dengan demikian, bencana kebakaran dan asap tahunan ini seharusnya tidak terjadi; apabila peraturan yang telah ditetapkan dijalankan oleh setiap pihak yang berkepentingan. Bagaimana menurut Anda?

 

Hari/Tanggal : Jum’at /20 September 2019